123 Street, NYC, US 0123456789 info@example.com

Update

Kominfo Pertimbangkan Permintaan Blokir Game PUBG

RUPANYA Kementerian Komunikasi dan Informatika saat ini masih memeriksa permintaan Bupati Mukomuko, Tangan, untuk memblokir game online termasuk PUBG (Player Unknown’s Battlegrounds).

“Kementerian Kominfo pada prinsipnya akan memproses dan mempertimbangkan semua permohonan pemblokiran yang saya terima sesuai dengan regulasi yang berlaku, ” introduksi Juru Bicara Kominfo, Dedy Permadi.

  PUBG

Menurut Dedy, permohonan blokir konten perlu mengacu pada regulasi dengan berlaku, karena jika disetujui, blokir konten akan berlaku secara nasional.

“Sehingga harus dilaksanakan dengan hati-hati dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, ” kata Dedy.

Sesuai dikutip Antara, pemblokiran platform digital dan sistem elektronik, termasuk untuk situs & aplikasi game online, diatur dalam Peraturan Menteri Hubungan dan Informatikan Nomor 5. Tahun 2020 tentang Penyelnggara Sistem Elektronik Lingkup Rahasia yang diubah melalui Susunan Menteri Kominfo Nomor 10 Tahun 2021.

Sesuai aturan tersebut, Kominfo berwenang untuk memblokir game online jika menayangkan ataupun mengandung muatan yang dilarang peraturan yang berlaku dalam Indonesia.

Pada aturan tersebut, permohonan kudu dilakukan pihak yang bersangkutan melalui kanal pengaduan yang sudah ditetapkan.

Bupati Mukomuko Sapuan mengirimkan surat permohonan kepada Gajah Komunikasi dan Informatika untuk memblokir game online di wilayah kabupaten tersebut.

Game yang diadukan bupati termasuk PUBG, Free Fire, Mobile Legends & Higgs Domino, yang dimainkan di komputer maupun hp.

Menurut Besar Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mukomuko, Bustari Maller, bupati mendapat keluhan sejak masyarakat setempat soal game online, yang sering diakses anak-anak usia sekolah.

Game online dikenal memberi dampak negatif dari sisi kesehatan, perkembangan budak dan pendidikan.

Menurut Bustari, game online juga akan berdampak di psikologis anak, yaitu menjelma individual dan egois. Buat itu, masalah game online dinilai tidak bisa cuma mengendalikan peran orang primitif, namun, perlu perhatian juga dari pemerintah.

Kominfo diminta untuk memblokir game online untuk daerah tersebut atau secara nasional.

(DRM)